Proyek Revitalisasi SMPN 18 SBT Diduga Mangkrak, Serapan Anggaran Hampir Rp 2 Miliar Dipertanyakan
NANAKU CORRUPTION NEWS
SBT, NC NEWS.ID – Proyek revitalisasi SMP Negeri 18 Seram Bagian Timur yang berlokasi di Kecamatan Wakate, Desa Sumelang, menuai sorotan tajam. Hingga awal 2026, pembangunan yang dibiayai dari APBN dengan nilai hampir Rp2 miliar itu baru mencapai sekitar 30 persen, dan kini diduga terindikasi mangkrak.
Di lapangan, bangunan sekolah tampak belum selesai dan tidak menunjukkan aktivitas pekerjaan. Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat, terutama para orang tua siswa yang berharap fasilitas pendidikan yang layak segera dapat digunakan.
Ketua Gerakan Pemuda Pemberantas Korupsi (GPPK) Provinsi Maluku, Thoriq Kapailu, menilai proyek tersebut tidak berjalan sesuai perencanaan. Ia menegaskan, program yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru terkesan terbengkalai tanpa kejelasan.
“Ini bukan sekadar keterlambatan biasa. Proyek dengan anggaran besar tapi progres hanya 30 persen patut dipertanyakan. Ada apa dengan pengelolaannya?” tegas Thoriq.
Menurutnya, indikasi masalah tidak hanya pada teknis pelaksanaan, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek pengelolaan anggaran. Ia mengungkapkan adanya informasi awal terkait dugaan aliran dana yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi proyek, meski hal tersebut masih perlu dibuktikan melalui audit mendalam.
“Kalau benar ada penyimpangan, ini harus diusut tuntas. Jangan sampai dunia pendidikan dikorbankan karena dugaan praktik yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.
GPPK mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengevaluasi pihak kontraktor dan instansi terkait. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus menjamin kelanjutan pembangunan.
Sementara itu, keterlambatan proyek ini berpotensi berdampak langsung terhadap proses belajar-mengajar siswa. Fasilitas yang belum memadai memaksa siswa dan tenaga pengajar untuk tetap beraktivitas dalam kondisi terbatas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait mengenai penyebab mandeknya proyek revitalisasi tersebut. Minimnya transparansi semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius di balik mangkraknya pembangunan sekolah itu.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan proyek pendidikan ini tidak menjadi contoh buruk pengelolaan anggaran negara di daerah.
Editor : NC-01
