Ahmad Sadam Desak Pemerintah Maluku Perkuat Perlindungan Nelayan Kecil: Keadilan Sosial Harus Jadi Prioritas
 |
| Fungsionaris PB AMPERA Maluku, Ahmad Sadam, |
Ambon, 23 September 2025 –
NCN - Fungsionaris PB AMPERA Maluku, Ahmad Sadam, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku harus memastikan keadilan sosial bagi nelayan kecil. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan yang menjadi penopang utama perekonomian Maluku tidak bisa dibiarkan tanpa jaminan perlindungan bagi para tenaga kerja di laut.
“Pemerintah Maluku telah berada di jalur yang tepat. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu terus digelorakan di daerah, agar nelayan mendapat kepastian hukum dan perlindungan yang layak,” ujar Sadam.
Perlindungan Belum Merata
Sadam mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jaminan sosial bagi nelayan di Maluku masih jauh dari harapan. Banyak nelayan kecil belum tersentuh program tersebut dan tetap bekerja dalam kondisi penuh risiko tanpa perlindungan memadai. Padahal, mereka adalah kelompok yang paling rentan menghadapi kecelakaan kerja maupun risiko hilangnya mata pencaharian akibat kondisi laut yang tidak menentu.
“Faktanya, nelayan kecil di Maluku masih menghadapi situasi yang rawan. Mereka bekerja keras, tetapi jika terjadi kecelakaan atau musibah, perlindungan dari negara belum benar-benar terasa,” tegasnya.
Landasan Hukum Sudah Ada, Implementasi Masih Lemah
Menurut Sadam, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan seharusnya menjadi bukti komitmen negara untuk hadir. Namun, implementasi di lapangan masih terbentur sejumlah persoalan.
Beberapa hambatan yang ia sebutkan antara lain:
Minimnya sosialisasi program jaminan sosial kepada nelayan.
Proses klaim yang dianggap berbelit-belit.
Keterbatasan akses layanan BPJS di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Hambatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, maka nelayan kecil akan terus bekerja tanpa kepastian perlindungan,” tambah Sadam.
Dorongan Kebijakan Afirmatif
Untuk menjawab persoalan ini, Sadam mendorong adanya kebijakan afirmatif yang nyata. Beberapa langkah yang ia rekomendasikan, antara lain:
Subsidi premi asuransi bagi nelayan kecil.
Peningkatan akses dan layanan BPJS Ketenagakerjaan di daerah terpencil.
Penguatan kerja sama antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan komunitas nelayan.
“Langkah ini bukan hanya melindungi jiwa nelayan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi perikanan Maluku. Tanpa perlindungan sosial, sulit berharap nelayan bisa bekerja dengan tenang dan produktif,” kata Sadam.
Harapan dari Mahasiswa dan Masyarakat
Sadam menekankan, suara mahasiswa dan masyarakat harus terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada nelayan kecil. Menurutnya, perlindungan yang menyeluruh bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga kunci menjaga potensi laut Maluku agar dikelola secara berkelanjutan.
“Dengan dorongan mahasiswa dan dukungan masyarakat, kami berharap Pemerintah Maluku mampu memperluas perlindungan sosial nelayan. Jika kesejahteraan mereka meningkat, maka perekonomian Maluku secara keseluruhan juga akan terangkat,” tutup Sadam.
