Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM Se-Provinsi Maluku Tolak Seremonial Politik, Tuntut Keadilan Anggaran untuk Maluku
RILIS PERS
Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM Se-Provinsi Maluku menilai kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Maluku hanya bersifat seremonial politik tanpa arah dan tanpa hasil nyata bagi masyarakat. Selama bertahun-tahun, Maluku masih bergulat dengan kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta ketimpangan pembangunan yang mencolok. “Kehadiran Wapres tidak membawa harapan, hanya membawa janji dan seremoni. Proyek mangkrak di mana-mana, rakyat makin miskin, dan dugaan korupsi terus berjalan,” tegas Agus kordinator lapangan perwakilan Aliansi (09/10/2025) di Ambon.
Pemangkasan Anggaran = Memiskinkan Maluku
Aliansi menilai kebijakan pemangkasan anggaran transfer daerah oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata terhadap Maluku. Transfer ke daerah selama ini sudah sangat kecil, dan jika masih dipangkas lagi, maka Maluku dipaksa untuk tetap miskin dan tertinggal.
“Pemangkasan anggaran itu sama halnya dengan memiskinkan Maluku. Transfer daerah sudah kecil, kalau dipangkas lagi, apa yang mau dibangun di Maluku? Jalan rusak, BBM langka, rakyat tertekan ini kebijakan yang membunuh masa depan Maluku,”ujar agus
Aliansi menilai bahwa kebijakan inilah yang memperkuat gerakan penolakan terhadap kunjungan Wakil Presiden di Maluku. Mereka menilai, kehadiran pejabat pusat di tengah kebijakan yang merugikan rakyat hanyalah ironi di atas penderitaan masyarakat.
Soroti Dugaan Proyek Mangkrak dan Permainan BBM
Aliansi juga menyoroti berbagai proyek strategis nasional di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang dinilai gagal memberi manfaat bagi rakyat.
Beberapa proyek seperti pembangunan Waibubi–Sariputi dan program air bersih pedesaan disebut hanya menyerap anggaran besar tanpa hasil optimal.
Selain itu, terdapat dugaan manipulasi data teknis seperti PCI, RNI, LWD, dan Traffic Count pada ruas jalan nasional Waipirit–Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Ini dugaan kejahatan teknokratis. Data di atas kertas dimanipulasi agar terlihat baik, padahal di lapangan rusak parah. Kami mendesak BPK, KPK, dan Kejaksaan segera turun ke Maluku,” tambah Agus.
Aliansi juga menyoroti kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Seram Bagian Barat. Mereka menduga ada permainan distribusi BBM bersubsidi oleh Pertamina Patra Niaga Maluku. “Copot Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku! Kelangkaan BBM ini membuat rakyat makin menderita,” ungkapnya
TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA & KOALISI LSM SE-PROVINSI MALUKU
1. Menolak keras kunjungan Wapres RI ke Maluku yang dinilai hanya seremonial tanpa solusi konkret.
2.Mendesak Pemerintah Pusat membatalkan pemotongan dana transfer daerah (DAU dan DAK) untuk Maluku.
3. Meminta pencabutan izin penangkapan ikan dalam radius 12 mil laut dan mengembalikan hak kelola kepada nelayan lokal.
4. Menuntut kejelasan dan penyerahan PI 10% Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Meminta pencabutan izin PT Batu Licin di Kepulauan Kei yang diduga merusak lingkungan.
6. Menuntut audit total terhadap seluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
7. Mengusut dugaan manipulasi data teknis dan penyimpangan anggaran proyek jalan Waipirit–Piru.
8. Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di Seram Bagian Barat.
Penegasan Sikap: Aliansi menegaskan aksi damai akan tetap digelar secara tertib, terbuka, dan konstitusional.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung hari Selasa mendatang, bertepatan dengan kedatangan Wakil Presiden RI di Ambon. “Pemangkasan anggaran, proyek mangkrak, dan permainan BBM adalah bentuk ketidakadilan struktural terhadap Maluku. Kami akan tetap aksi, karena ini hak kami yang dijamin undang-undang,” pungkas Usman Bugis, Jenderal Lapangandalam aksi nanti
Seruan untuk Rakyat Maluku
Aliansi menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, masyarakat sipil, tokoh adat, dan elemen rakyat Maluku untuk bersatu menyuarakan keadilan.
Gerakan ini bukan sekadar penolakan kunjungan pejabat, tapi perlawanan terhadap ketidakadilan yang memiskinkan Maluku. “Kalau anggaran terus dipangkas, Maluku akan terus miskin. Saatnya rakyat bersuara Maluku bukan tanah janji, tapi tanah perjuangan!” tegas mereka
Editor : Nanaku Corruption News
