Aliansi Menegaskan, Penolakan Terhadap Kunjungan Wapres Merupakan Bentuk Kekecewaan Mendalam Atas Ketidakjelasan Arah Pembangunan di Maluku.
Ambon, 10 oktober 2025
NC News Maluku| Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menyatakan sikap menolak kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kota Ambon. Mereka menilai kehadiran Wapres hanya bersifat seremonial tanpa membawa solusi konkret terhadap berbagai persoalan serius di Maluku.
Dalam pernyataannya, Aliansi menegaskan bahwa hingga kini banyak proyek strategis nasional di Maluku yang berjalan tanpa arah dan diduga sarat penyimpangan. Sejumlah proyek di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku disebut tidak tuntas dan bahkan mangkrak di lapangan.
“Rakyat sudah muak dengan janji pembangunan. Proyek hanya selesai di atas kertas, tapi di lapangan rusak, terbengkalai, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tegas perwakilan aliansi di Ambon, Kamis (9/10/2025).
Aliansi menyoroti proyek BWS Maluku, terutama pembangunan Waibubi–Sariputi dan program air bersih yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar warga. Selain itu, proyek jalan nasional yang melibatkan Satker 1 dan Satker 2 BPJN Maluku juga disorot karena banyak yang tidak rampung, namun setiap tahun tetap dilaporkan seolah berjalan normal.
Khusus ruas jalan nasional Waipirit–Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat, aliansi menyebut terjadi dugaan manipulasi data teknis seperti PCI, RNI, LWD, dan Traffic Count yang digunakan untuk menilai kondisi jalan. Dugaan ini disebut membuat jalan tersebut tidak pernah diperbaiki secara serius meskipun sudah lama rusak berat.
Selain sektor infrastruktur, Aliansi Rakyat Maluku juga menyoroti dugaan kejahatan di sektor energi. Mereka menuding Pertamina Patra Niaga Maluku bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di wilayah Seram Bagian Barat.
“Banyak SPBU di Seram Bagian Barat tidak mendapatkan pasokan Pertalite, padahal dalam data Disperindag penyalurannya ada. Ini dugaan permainan yang harus diusut tuntas,” tegas Aliansi.
Aliansi dengan keras menuntut pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku, yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab dan diduga terlibat dalam permainan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan rakyat kecil.
Aliansi juga mendesak:
•Audit menyeluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
•Penindakan terhadap dugaan pencemaran laut akibat penyimpanan bahan berbahaya (B3) di pesisir Ambon dan Maluku Tengah.
•Kejelasan pengelolaan Blok Masela yang hingga kini tak transparan terhadap masyarakat lokal.
•Pencopotan pejabat daerah dan kepala balai yang lalai dan gagal mengawasi proyek di Maluku.
•Transparansi data proyek dan distribusi energi agar publik tahu kebenaran di lapangan.
“Kami menolak kunjungan seremonial tanpa solusi. Rakyat tidak butuh panggung pencitraan, kami butuh keadilan dan pembangunan yang nyata!” ujar perwakilan aliansi dengan nada tegas.
Seruan Rakyat Maluku:
“Pertalite hilang, proyek mangkrak, rakyat menderita, copot pejabat yang bermain di atas penderitaan rakyat!”
Struktur Lapangan Aksi:
• Korlap I: Rudi Rumagia
• Korlap II: Agus
• Jenderal Lapangan: Usman Bugis
Editor : Nanaku Corruption News
