COPOT KAPOLDA & KEJATI MALUKU! ALIANSI 15 LSM, OKP & MASYARAKAT SIAP SUARAKAN KEBUSUKAN HUKUM SAAT WAPRES DATANG
NC News Maluku | Gelombang penolakan terhadap kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Maluku kian meluas.
Kini tercatat 15 organisasi LSM, OKP, dan elemen masyarakat telah resmi bergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Provinsi Maluku, menegaskan bahwa aksi kali ini bukan hanya soal penolakan seremoni Wapres, tapi juga seruan keras untuk mencopot Kapolda, Kejati, Dirkrimsus, dan Pangdam XVI/Pattimura.
Aliansi menilai keempat pucuk pimpinan institusi tersebut tidak becus menangani kasus-kasus besar di Maluku, mulai dari korupsi proyek strategis nasional, pencemaran lingkungan laut, hingga konflik sosial yang tak kunjung diselesaikan.
“Kapolda, Kejati, Dirkrimsus, dan Pangdam harus dicopot! Mereka gagal total menjalankan fungsi hukum dan pengawasan. Rakyat sudah muak dengan keadilan yang tebang pilih,” tegas Rudi Rumagia, Koordinator Lapangan I.
Aksi besar ini akan digelar di dua titik utama, yaitu:
•Bundaran Poka Ambon dengan sekitar 175 massa aksi, dan
▪︎Bandara Pattimura Ambon dengan sekitar 50 massa aksi.
Setiap titik akan dilengkapi dengan mobil sound system dan komando lapangan lengkap. Aliansi menyatakan bahwa pembagian massa ini bertujuan agar suara rakyat Maluku bisa langsung terdengar oleh Wapres RI setibanya di Maluku.
“Kami turun bukan untuk keributan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Penegak hukum di Maluku harus dievaluasi. Rakyat terlalu lama jadi korban sistem bobrok,” kata Agus, Koordinator Lapangan II.
Dayat Wara-Wara, Ketua Pelopor Maluku, yang baru bergabung dalam aliansi, juga buka suara keras.
Ia menilai bahwa kehadiran Wapres ke Maluku menjadi momentum penting untuk membongkar kegagalan aparat hukum dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.
“Kami ingin bicara terus terang: hukum di Maluku rusak! Kasus korupsi ditutup-tutupi, pencemaran laut dibiarkan, konflik tidak diselesaikan. Kalau Kapolda, Kejati, Dirkrimsus, dan Pangdam tidak mampu, lebih baik mundur!” tegas Dayat dengan suara lantang.
Menurutnya, momentum kedatangan Wapres kali ini harus dimanfaatkan rakyat Maluku untuk bersuara keras, karena perhatian nasional akan tertuju ke Ambon.
“Wapres datang sebagai simbol negara, maka rakyat menyambutnya dengan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini saatnya suara Maluku didengar Jakarta,” lanjut Dayat.
Jenderal Lapangan Usman Bugis menambahkan bahwa struktur aksi telah disusun rapi dan massa siap turun dengan damai namun tegas.
“Kami bukan massa bayaran. Kami rakyat yang menuntut keadilan. Aksi ini sah secara konstitusi, dan kami siap dikawal aparat selama tetap profesional,” ujarnya.
Aliansi juga menyebut bahwa massa tambahan kemungkinan akan dikonfirmasi pada H-1 aksi, karena masih ada beberapa LSM dan masyarakat dari Pulau Seram yang menyatakan siap bergabung.
TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA, LSM, OKP & MASYARAKAT SE-PROVINSI MALUKU
1. Menolak keras kunjungan Wapres RI ke Maluku yang dinilai hanya seremonial tanpa solusi konkret.
2. Mendesak Pemerintah Pusat membatalkan pemotongan DAU dan DAK untuk Maluku.
3. Meminta pencabutan izin penangkapan ikan dalam radius 12 mil laut dan mengembalikan hak kelola kepada nelayan lokal.
4. Menuntut kejelasan dan penyerahan PI 10% Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Meminta pencabutan izin PT Batu Licin di Kepulauan Kei yang diduga merusak lingkungan.
6. Menuntut audit total terhadap seluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
7. Mengusut dugaan manipulasi data teknis dan penyimpangan anggaran proyek jalan Waipirit–Piru.
8. Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di Seram Bagian Barat.
9. Menuntut pencopotan Kapolda Maluku, Kejati Maluku, Dirkrimsus, dan Pangdam XVI/Pattimura karena dianggap gagal menegakkan hukum, membiarkan korupsi, pencemaran lingkungan, dan konflik yang tak kunjung selesai.
Editor : Nanaku Corruption News
